Jakarta— Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menggelar agenda sembang-sembang di Ruang Sriwijaya Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (11/9). Acara ini membahas gagasan Daerah Istimewa Riau (DIR) dengan melibatkan sejumlah tokoh politik, adat, dan akademisi.
Diskusi pada sesi pagi diisi pertemuan terbatas antara BPP DIR dengan anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Riau. Sejumlah legislator dari Senayan menyatakan dukungan terhadap perjuangan tersebut. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel pada siang hingga sore.
Panelis yang hadir antara lain Ketua Aliansi Nasional Perjuangan Daerah Istimewa Riau Tuan Dr. H. Alfitra Salamm, APU, budayawan dan akademisi Datuk Prof. Dr. Junaidi, serta Ketua DPH LAM Riau, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.
Selain itu, sejumlah tokoh Riau tampak hadir, seperti Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Marjohan Yusuf, Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Indonesia (PMRI) Dr. Rusli Effendi, hingga perwakilan pemuda dan mahasiswa.
Dalam sesi akhir, tokoh muda Riau, Zunnur Roin, yang juga mantan Sekjen PB HMI, menyampaikan pandangannya. Ia mengapresiasi langkah LAM Riau yang dinilainya lebih inklusif di bawah kepemimpinan Taufik Ikram Jamil, namun mengingatkan pentingnya otentisitas perjuangan.
“Harapan kami, perjuangan ini lebih otentik. Jangan sampai karena akarnya rapuh, perjuangan kita lapuk di tangkai,” ujar Zunnur.
Menurutnya, otentisitas tersebut mencakup kematangan akademis dalam menafsirkan konsep keistimewaan, serta konsistensi gerakan dalam kerangka politik hukum. Ia menekankan bahwa perjuangan DIR bukan sekadar wacana, melainkan agenda politik hukum yang harus dikomparasikan dengan regulasi nasional, termasuk pola hubungan pusat-daerah dan sistem keuangan negara.
Gagasan Daerah Istimewa Riau muncul dari keinginan tokoh adat, masyarakat, dan akademisi agar provinsi ini mendapat status khusus di dalam NKRI. Riau dinilai memiliki dasar historis, budaya, serta kontribusi besar terhadap negara.
Bahasa Melayu Riau menjadi akar dari bahasa Indonesia, sementara kerajaan-kerajaan Melayu seperti Siak, Indragiri, dan Pelalawan tercatat menyatakan bergabung dengan republik pasca-kemerdekaan. Dari sisi ekonomi, selama puluhan tahun Riau memberikan kontribusi besar bagi APBN lewat minyak, gas, dan perkebunan, namun dianggap belum sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal.
Status istimewa diharapkan mampu memberi kewenangan lebih dalam pengelolaan sumber daya, memperkuat pelestarian budaya Melayu, hingga mendorong kesejahteraan daerah. Wacana ini juga sudah masuk dalam pembahasan DPR RI melalui Komisi II yang mengusulkan Riau sebagai salah satu dari enam provinsi yang berpotensi mendapat status daerah istimewa.
Meski begitu, tantangan masih besar. Formulasi hukum, pembagian kewenangan pusat-daerah, hingga kapasitas pemerintah daerah menjadi aspek penting agar perjuangan tidak berhenti sebatas simbol.
Dukungan Mahasiswa
Pesan Zunnur mendapat perhatian dari para peserta diskusi. Meski terdapat perbedaan perspektif, hampir seluruh tokoh yang hadir menegaskan dukungan terhadap terealisasinya Daerah Istimewa Riau. Ketua Umum HIPEMARI (Himpunan Pelajar Mahasiswa Riau) Jakarta bahkan menegaskan, mahasiswa siap menjadi garda terdepan dalam perjuangan tersebut. (hr)