Pekanbaru – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Aktivis Bersatu Peduli Riau (FMA-BPR) akan menggelar aksi damai pada 26 Mei 2025 di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Polda Riau. Aksi ini digelar untuk mendesak penuntasan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait pengelolaan dana hibah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Rokan Hulu senilai Rp23 miliar pada tahun anggaran 2022–2023.
Dalam rencana aksinya, sekitar 195 massa diperkirakan akan turun menyuarakan aspirasi. Mereka menilai adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Koordinator Lapangan FMA-BPR, Joko Sisworo, mengatakan pihaknya menuntut Kejati dan Kapolda Riau mengusut tuntas seluruh aspek yang terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, terutama di tubuh Kesbangpol.
"Kami mendorong aparat penegak hukum agar bergerak cepat dan tegas menangani kasus ini. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat ulah segelintir pejabat yang menyalahgunakan wewenang," ujarnya.
Senada dengan itu, Ariansyah Putra selaku Jenderal Lapangan 1 dari FM-AR menyampaikan bahwa aksi ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi di Rokan Hulu yang dinilai sarat dengan indikasi pelanggaran hukum.
"Kami tidak ingin daerah kami terus-menerus dilanda krisis kepercayaan publik akibat praktik-praktik korupsi. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar Rokan Hulu bersih dari tindak kejahatan yang merugikan rakyat," tegas Ariansyah.
Sementara itu, Ketua Jaringan Mahasiswa Anti Korupsi (JM-AK), Andra Ferdinata yang juga bertindak sebagai Koordinator Umum menyatakan pihaknya berharap proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan profesional.
"Tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan korupsi. Kami yakin dengan keterlibatan publik dan semangat kolektif, hukum bisa ditegakkan secara adil," katanya.
Aksi ini merupakan gabungan dari empat aliansi mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap upaya pemberantasan korupsi di daerah. Mereka berharap aspirasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong penegak hukum bertindak lebih serius dalam memberantas praktik-praktik menyimpang di lingkungan pemerintahan daerah.(*)