Jakarta – Senator asal Riau, Abdul Hamid, mengangkat isu penting dalam forum diskusi nasional yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Dalam forum yang dihadiri oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, pimpinan DPD dan DPR RI, serta puluhan anggota DPD lainnya, Hamid secara tegas menyuarakan agar Provinsi Riau mendapat status Daerah Istimewa.

“Momen Hari Kebangkitan Nasional ini harus jadi momen kebangkitan Riau. Saatnya kita urus diri sendiri dengan menjadi Daerah Istimewa,” kata Abdul Hamid, yang dikenal sebagai eks wartawan dan mantan Ketua PWI Pelalawan.

Menurutnya, Provinsi Riau punya semua syarat untuk diakui sebagai daerah istimewa. Selain kontribusi ekonomi yang besar lewat sumber daya alamnya, Riau juga punya warisan budaya dan sejarah yang kuat—dari Kesultanan Siak Sri Indrapura hingga akar Bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu Riau.

Usulan agar Riau menjadi Daerah Istimewa bukan sekadar wacana kosong. Payung hukumnya jelas, yaitu Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyebut negara mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Ini diperkuat oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memungkinkan pengaturan keistimewaan melalui undang-undang tersendiri.

“Kalau daerah lain bisa, kenapa Riau tidak?” tegas Abdul Hamid.

Dalam diskusi yang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah, Riau disebut termasuk dalam enam provinsi yang berpotensi memperoleh status khusus atau istimewa. Ini jadi momentum penting untuk mendorong pengakuan terhadap keistimewaan Riau.

Abdul Hamid juga mengajak seluruh elemen masyarakat Riau untuk bersatu mendukung perjuangan ini—termasuk Lembaga Adat Melayu Riau (LAM), FKPMR, akademisi, tokoh agama, tokoh pemuda, dan media massa.

“Perjuangan ini bukan milik segelintir orang. Ini soal harga diri dan masa depan Riau. Kita semua harus satu suara,” tutup Hamid penuh semangat. (*)