PEKANBARU — Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kampar menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh menyuarakan kritik keras, bahkan ancaman aksi demonstrasi jika pemerintah daerah tidak segera memberikan penjelasan terbuka.

Mantan Ketua DPRD Kampar dari Partai Golkar, Ahmad Fikri, yang akrab disapa Onga Fikri, memperingatkan Bupati Kampar Ahmad Yuzar agar tidak bermain-main dengan pajak rakyat. “Jangan pancing kemarahan rakyat. Jangan main-main dengan pajak rakyat,” ujarnya di Pekanbaru, Senin (01/09)

Menurut Fikri, kebijakan menaikkan PBB hingga lebih dari 300 persen sangat memberatkan dan dilakukan tanpa sosialisasi yang jelas. Ia menegaskan siap memimpin gerakan rakyat jika kebijakan itu tidak segera dievaluasi.

“Saya akan pimpin aksi berkoalisi dengan kekuatan rakyat dan mahasiswa untuk meminta bupati menghentikan kebijakan yang menyengsarakan rakyat ini,” kata Fikri.

Kenaikan PBB sudah dirasakan langsung warga. Ajo Tiar Paibo, warga Bangkinang, mengaku kaget saat mengetahui tagihan pajak tahun ini melonjak hampir tiga kali lipat. “Biasa bayar Rp61 ribu, kemarin kami bayar Rp183.750. Naiknya diam-diam,” keluhnya.

Sejumlah tokoh masyarakat turut menyampaikan keberatan. Syamsurijal menilai pemerintah daerah perlu bersikap transparan. “Pemda Kampar harus terbuka dan mempublikasikan alasan kenaikan ini agar tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.

Yudi Wahyudi menambahkan, kebijakan yang diterapkan tanpa sosialisasi hanya akan memperburuk situasi. “Jangan main senyap, nanti justru repot. Masyarakat lagi susah,” katanya.

Sementara itu, Zaharmi Putra menyerukan agar warga tidak pasif. “Demo saja kantor bupati,” ujarnya singkat.

Keresahan masyarakat Kampar ini mengingatkan pada peristiwa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu, kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen memicu aksi ribuan massa yang menuntut bupati mundur. Demonstrasi besar itu bahkan sempat berujung ricuh dan menelan korban luka.

Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Kampar belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan kenaikan PBB. Wacana aksi unjuk rasa kian menguat apabila pemerintah tetap bungkam terhadap desakan masyarakat. (hr)