Kampar – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kampar memicu keresahan masyarakat. Warga menilai kenaikan yang disebut mencapai lebih dari 300 persen dilakukan tanpa sosialisasi yang jelas dari pemerintah daerah.

(Bukti pembayaran kenaikan PBB di Kampar)

Seorang warga Bangkinang, Ajo Tiar Paibo, mengaku kaget ketika harus membayar PBB tahun ini. Jika biasanya ia hanya membayar Rp61 ribu, kali ini tagihan yang diterimanya melonjak menjadi Rp183.750. “Biasa bayar pajak PBB Rp61 ribu, kemarin kami bayar Rp183.750. Naiknya diam-diam,” keluhnya.

Tokoh masyarakat Syamsurijal menilai kebijakan ini menyusahkan rakyat. Ia mendesak Pemda Kampar bersikap terbuka dengan mempublikasikan alasan kenaikan tersebut agar tidak menimbulkan polemik. “Pemda Kampar harus terbuka dan transparan tentang kenaikan ini, dipost saja di media agar semakin banyak yang tahu dengan kebijakan yang menyusahkan rakyat ini,” ujarnya.

Senada, Yudi Wahyudi, tokoh masyarakat Kampar juga menilai kenaikan yang tidak disosialisasikan akan menimbulkan masalah besar di masyarakat. “Jangan main senyap, nanti justru repot jadinya. Masyarakat lagi susah,” katanya.

Sementara itu, Zaharmi Putra menyerukan agar warga tidak tinggal diam dan menggelar aksi unjuk rasa. “Demo saja kantor bupati,” ucapnya.

Keresahan masyarakat Kampar ini mengingatkan pada gelombang demonstrasi besar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Di sana, kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen berujung pada aksi ribuan massa yang menuntut bupati mundur. Demonstrasi besar itu bahkan sempat berujung ricuh dan menelan korban luka.

Warga Kampar pun mulai menggulirkan wacana aksi serupa jika pemerintah daerah tetap bungkam terkait alasan kenaikan PBB. Hingga kini, Pemkab Kampar belum memberikan penjelasan resmi. (rls)