PEKANBARU — Beberapa kelompok masyarakat di Provinsi Riau belakangan disibukkan dengan isu pembentukan Daerah Istimewa Riau. Informasi tersebut diduga sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Isu ini justru menjadi konsumsi publik. Berbagai kalangan silih berganti menyatakan dukungan, meskipun urgensi dan esensinya dinilai tidak mendasar, terutama jika dilihat dari kepentingan masyarakat luas.
Di tengah kondisi ini, Riau justru ramai dengan berbagai agenda seremonial. Beragam kegiatan yang tidak produktif kerap digelar, sementara Gubernur Riau seolah lupa bahwa wilayah yang dipimpinnya sedang mengalami defisit anggaran. Ironisnya, rangkaian acara yang minim manfaat tersebut tetap meriah, bahkan sampai menutup ruas Jalan Sultan Syarif Kasim di kawasan Masjid Agung An-Nur demi tenda hiburan malam.
Dimintai tanggapannya, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, menegaskan bahwa pembahasan soal Daerah Istimewa Riau sebaiknya dihentikan karena hanya membuang energi.
Menurut aktivis antikorupsi ini, masih banyak isu yang lebih penting untuk dibicarakan, terutama terkait kesejahteraan rakyat.
“Urgensi dan esensinya apa sih? Daerah istimewa itu tujuannya apa? Apakah sudah dilakukan diskusi dan kajian mendalam? Coba lihat Daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta, apa yang membuat mereka lebih maju dari Riau? Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tetap minim. Jogja ditopang peninggalan sejarah, sementara kondisi Aceh sekarang memprihatinkan. Kalau bicara situs sejarah, Riau juga minim — yang lebih banyak justru di Kepulauan Riau,” ujar Larshen Yunus, Selasa (12/8/2025) di Kantor Sekretariat DPD KNPI Riau.
Larshen mengingatkan agar semua pihak tidak “ASBUN” alias asal bunyi terkait wacana ini. Ia mengajak masyarakat berpikir matang sebelum berbicara, apalagi jika isu tersebut sarat kepentingan segelintir pihak untuk memperkaya diri sendiri.
Ia menilai, yang seharusnya dibahas warga Riau saat ini adalah urgensi dan esensi pelaksanaan Satgas PKH di Riau, kehadiran Koperasi Merah Putih, keberpihakan PT Agrinas dalam mengelola eks kebun Duta Palma Group, peran PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) setelah mengambil alih aset PT Chevron Pacific Indonesia, manfaat BUMD milik Pemprov Riau yang kerap membebani APBD, serta kinerja pemerintah dalam memperjuangkan putra-putri Riau menjadi menteri, wakil menteri, atau komisaris BUMN.
“Prinsipnya tetap sama: kesejahteraan rakyat Riau adalah yang utama,” tegasnya sambil meneteskan air mata.
Kandidat kuat Ketua Umum DPP KNPI itu menegaskan, “Riau tidak butuh istilah-istilah indah atau bualan. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata. APBD jangan dihabiskan untuk kegiatan tak produktif. Stop hibah yang tidak jelas. Basmi semua kelompok penjilat yang tidak berilmu, dan tutup akses bagi mereka yang hanya menjadi benalu negeri ini.”
Ia juga mengajak masyarakat untuk melakukan revolusi mental.
“Ayo warga Riau, berbenah! Hindari kelompok yang berlindung di balik agama, adat, dan budaya, tapi lancar menghisap uang rakyat lewat proposal hibah dan kegiatan tak produktif. Hentikan bualan dan omong kosong!” tutup Larshen Yunus dengan nada penuh penyesalan bersama para relawan DPP Garapan (Garis Keras Prabowo-Gibran).
(rls)