PEKANBARU — Sejumlah pelajar dan mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari Kelompok Cipayung Plus Riau menilai kepemimpinan SF Hariyanto saat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Riau tahun 2024 menjadi penyebab utama kekacauan tata kelola keuangan daerah hingga berujung defisit APBD sebesar Rp1,8 triliun.

Pernyataan itu datang dari Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Riau, Zul Ikhsan Maarif atau yang akrab disapa ZIM. Ia menduga defisit membengkak akibat manipulasi pendapatan dan belanja daerah.

“Pendapatan diduga dibesar-besarkan dan belanja dilakukan besar-besaran yang sarat kepentingan politik. Akibatnya, utang daerah menumpuk hingga Rp1,8 triliun. Ini bukti tata kelola keuangan yang gagal total,” kata ZIM, Sabtu (7/9/2025).

ZIM juga menyoroti penempatan dana Participating Interest (PI) ke bank non-daerah, padahal Riau memiliki BUMD perbankan, yakni Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. “Mengapa dana PI itu tidak ditempatkan di bank daerah? Apakah ada yang ditakutkan Pemprov Riau saat dipimpin SF Hariyanto? Ini pertanyaan serius yang harus dijawab,” ujarnya.

Selain itu, ZIM menyinggung soal penerimaan insentif oleh SF Hariyanto yang sempat menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurutnya, hal ini janggal mengingat SF Hariyanto sudah menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp90 juta per bulan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau.

“Seorang Sekdaprov dengan tunjangan sebesar itu masih menerima insentif hingga menjadi temuan BPK RI. Ini tidak hanya janggal, tetapi juga melanggar etika dan aturan,” ucapnya.

Namun, Ketua KNPI Riau Larshen Yunus menepis tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa SF Hariyanto sudah menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang benar.

“Semua tudingan itu sebaiknya dibawa langsung ke aparat penegak hukum (APH), jangan jadi bola liar dan opini sesat. Kami menilai ada kepentingan oknum tertentu yang menggunakan mulut para pelajar dan mahasiswa untuk menyuarakan sesuatu yang mereka sendiri belum tentu pahami,” kata Larshen Yunus.

Ia juga mengingatkan bahwa perjuangan Cipayung Plus seharusnya menyangkut kepentingan rakyat banyak, bukan menyerang personal pejabat. “Sehat selalu adik-adik kami, salam silaturahmi dari abangmu ini,” ucapnya, disambut gelak tawa pengurus KNPI Riau lainnya.

Larshen menambahkan, selama menjabat Pj Gubernur, SF Hariyanto tetap bekerja sesuai aturan hingga Pemprov Riau memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Beliau birokrat senior yang memulai karier dari honorer, pernah menjadi auditor di Kementerian PUPR, menjabat kepala dinas, kepala badan, Sekdaprov, Pj Gubernur, dan kini terpilih menjadi Wakil Gubernur Riau. Itu bukti kiprah dan pengabdiannya,” ungkapnya.

Aktivis anti korupsi lulusan Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menegaskan SF Hariyanto terbukti bekerja on the track, bahkan mampu mengharumkan nama Riau di tingkat nasional dan internasional.

Sementara itu, Cipayung Plus Riau tetap mendesak DPRD Riau membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengusut masalah keuangan daerah di era SF Hariyanto. “DPRD jangan main-main. Kalau tidak, kami segera bergerak. Rakyat berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkas ZIM. (*)