BANGKINANG — Menyusul merebaknya isu rencana demonstrasi mahasiswa terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300 persen, Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengambil langkah proaktif dengan melakukan safari kampus pada Selasa (2/9). Kunjungan ini ditujukan untuk memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi sekaligus menjaga kondusifitas daerah.

Universitas Pahlawan (UP) Tuanku Tambusai menjadi tujuan pertama. Kehadiran Bupati Ahmad Yuzar disambut langsung oleh Rektor Prof. Amir Luthfi beserta jajaran civitas akademika. Dalam dialognya, Bupati menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menjaga stabilitas sosial-politik di daerah.

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjaga iklim yang aman, damai, dan kondusif, sekaligus menjadi pusat lahirnya ide-ide cemerlang untuk pembangunan daerah,” ujar Ahmad Yuzar.

Rombongan Bupati kemudian melanjutkan kunjungan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bangkinang, yang diterima langsung oleh Ketua STIE Dr. Zulher, MS. Zulher menyambut baik langkah pemerintah daerah tersebut dan menyatakan kampus siap berkontribusi, baik melalui kegiatan akademik maupun pembinaan mahasiswa agar berperan positif di tengah masyarakat.

Bupati Ahmad Yuzar menekankan bahwa silaturahmi ini tidak hanya sebatas kunjungan seremonial. “Sinergi pemerintah dengan akademisi sangat diperlukan, apalagi di tengah dinamika sosial dan politik saat ini. Kondusifitas adalah modal utama pembangunan,” tegasnya.

Kunjungan ke kampus-kampus ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun komunikasi yang erat antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi, sehingga Kabupaten Kampar tetap aman, damai, dan berdaya saing.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kampar bersama Forkopimda dan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) telah menggelar deklarasi bersama menolak aksi demo anarkis. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Meski demikian, mencuat isu akan adanya gelombang aksi protes mahasiswa menolak kenaikan pajak di Kampar. Kekhawatiran pemerintah, situasi serupa dengan daerah lain dapat menular ke Kampar. Tokoh masyarakat Kampar, Ahmad Fikri, bahkan sebelumnya telah menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan kenaikan pajak tersebut. Mantan Ketua DPRD Kampar itu menegaskan siap turun bersama mahasiswa untuk mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat.

Ahmad Fikri juga menanggapi langsung safari kampus Bupati. Menurutnya, langkah tersebut bisa positif jika benar-benar disertai kebijakan nyata. “Kalau Bupati ke kampus menyampaikan visi-misi dan membawa oleh-oleh berupa program, misalnya beasiswa, itu bagus. Tapi kalau hanya untuk membungkam demo dan daya kritis mahasiswa, itu pekerjaan sia-sia, mubazir. Gerakan rakyat tidak bisa diredam dengan kunjungan seperti itu,” tegas Fikri yang akrab disapa Onga Fikri.

Ia menambahkan, yang paling dibutuhkan rakyat adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah. “Kalau pajak terlalu tinggi, cabut keputusan itu dan umumkan ke rakyat. Mahasiswa juga butuh bantuan, umumkan ke publik berapa banyak beasiswa yang akan diberikan Pemda. Jangan hanya deklarasi dan kunjungan yang sia-sia tanpa hasil,” sindirnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kampar Syamsurijal mengingatkan agar langkah pemerintah jangan kontra produktif. “Silahkan pimpinan daerah berjalan dengan pola-pola serta langkah antisipasi untuk pengamanan, pencegahan yang sifatnya kontra produktif dalam penyampaian aspirasi. Bagi para rekan-rekan pejuang dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, teruslah berjuang sesuai koridor hukum. Demo yes, anarkis no,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Yudi Bule. Menurutnya, safari kampus Bupati bisa dinilai bijaksana, namun substansi kebijakan tetap harus dikoreksi. “Deklarasi ini memang langkah bijaksana, tapi jangan lupa demonstrasi adalah hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Jika deklarasi ini hanya untuk meredam isu penolakan kenaikan pajak, bisa jadi bom waktu bagi Bupati. Seharusnya Bupati bersama OPD terkait segera mengevaluasi kebijakan pajak yang sudah menyentuh 300 persen. Rakyat butuh kerja nyata, bukan hanya simbolis. Semoga Kampar tetap baik-baik saja,” pungkasnya. (mdn)